Prabowo Minta Program MBG Dievaluasi, Penataan Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Dipercepat

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden menegaskan seluruh program prioritas harus berjalan disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.

Ikonkata-Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para direktur utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi dan penguatan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.

Tiga agenda utama yang dibahas meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pada pembahasan Program Makan Bergizi Gratis, Presiden meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. Arahan itu menyusul adanya berbagai laporan terkait penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan.

Presiden menegaskan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain MBG, Presiden juga memberikan perhatian terhadap pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Prabowo meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama tim memperkuat kualitas pelayanan koperasi agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan.

Menurut Presiden, koperasi harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesejahteraan warga di tingkat akar rumput.

Rapat juga membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Presiden menekankan pentingnya penataan kawasan nelayan agar lebih produktif, tertata, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Di akhir rapat, Prabowo menegaskan seluruh program prioritas pemerintah harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Ia mengingatkan agar tidak ada pelaksanaan program yang menyimpang dari tujuan awal maupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan di luar amanat pemerintah.

Bagi Presiden, keberhasilan program prioritas tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

banner 336x280