Ikonkata-Di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik, volatilitas harga energi, dan ketidakpastian pasar internasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berperan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung berbagai kebutuhan masyarakat.
Melalui APBN, pemerintah membiayai berbagai program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga dukungan bagi sektor usaha dan industri nasional. Keberadaan APBN juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi agar tetap berjalan di tengah tantangan global.
Dalam Konferensi Pers APBN Kita, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia hingga Triwulan I Tahun 2026 masih berada dalam kondisi yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, sedangkan inflasi tetap terjaga pada level 2,42%. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga masih berada pada level optimistis sebesar 122,9, disertai surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 71 bulan berturut-turut. Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,5% secara tahunan (year on year/yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,6% (yoy), dan aliran modal asing tercatat sebesar Rp38,5 triliun pada April 2026.
Konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa sektor seperti manufaktur, perdagangan, makanan dan minuman, serta perumahan juga menunjukkan aktivitas yang tetap berjalan positif.
Dari sisi fiskal, kondisi APBN hingga Maret 2026 masih terjaga. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu APBN. Adapun defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kinerja penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2% dari target APBN. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% terhadap target APBN.
Dalam struktur penerimaan negara tersebut, sektor kepabeanan dan cukai turut memberikan kontribusi melalui penerimaan sebesar Rp67,9 triliun atau 20,2% terhadap target APBN hingga Maret 2026. Penerimaan tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp11,5 triliun yang tumbuh 0,9% (yoy), didorong peningkatan nilai impor dan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Bea Keluar tercatat sebesar Rp5,4 triliun dan mengalami kontraksi 38,9% (yoy) yang dipengaruhi penurunan harga crude palm oil (CPO). Lalu, penerimaan cukai mencapai Rp51 triliun dengan kontraksi 11,2% (yoy) yang dipengaruhi penurunan produksi pada akhir tahun 2025 serta pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai oleh pelaku usaha.
“Selain menghimpun penerimaan negara, Bea Cukai juga menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari peredaran barang ilegal dan penyelundupan,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.
Hingga Maret 2026, Bea Cukai telah melakukan 3.851 penindakan rokok ilegal dan 325 penindakan narkotika. Dari penindakan tersebut, hasil penindakan rokok ilegal mencapai 422 juta batang atau meningkat 66,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penindakan rokok ilegal dilakukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat serta mengurangi peredaran produk ilegal di masyarakat.
Sementara itu, pengawasan narkotika dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang berbahaya. Pada periode yang sama, hasil penindakan narkotika mencapai 1,27 ton. Pengawasan tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai bersama aparat penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, serta dukungan masyarakat.
Budi mengatakan Bea Cukai menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pengguna jasa, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang telah mendukung penerimaan negara dan pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. “Partisipasi dan kepatuhan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan APBN agar tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan,” tutupnya.
