Ikonkata-Kepemimpinan Munafri Arifuddin kembali mencatatkan pengakuan di panggung nasional. Di tengah kompleksitas sosial perkotaan yang terus berkembang, Pemerintah Kota Makassar dinilai berhasil menjaga harmoni serta merawat keberagaman sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang inklusif.
Pengakuan itu ditegaskan melalui rilis SETARA Institute dalam peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) di Jakarta, Rabu, 22 April 2026. Makassar kini menembus jajaran 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia—melonjak signifikan dibanding capaian sebelumnya.
Capaian ini bukan sekadar simbolik. Ini merupakan arah kebijakan yang konsisten, praktik pemerintahan yang terukur, serta dinamika sosial masyarakat yang saling menopang dalam membangun ruang hidup yang inklusif dan menghargai perbedaan.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Makassar, Arifuddin Ahmad, menyebut capaian ini sebagai buah kolaborasi lintas sektor yang kian solid.
“Ini menunjukkan kolaborasi yang terbangun semakin kuat—antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, kepemimpinan wali kota menghadirkan arah kebijakan yang inklusif, yang kemudian dijalankan secara konsisten oleh birokrasi dan diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai toleransi.
FKUB sendiri terus memainkan peran strategis sebagai ruang dialog lintas agama, sekaligus jembatan komunikasi dalam merespons berbagai dinamika sosial. Arifuddin menegaskan, capaian ini harus dijaga sebagai momentum untuk memperluas ruang dialog dan memperkuat ekosistem kerukunan.
Makassar kini sejajar dengan kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, hingga Medan yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga keberagaman.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa studi IKT yang dilakukan sejak 2015 bertujuan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan toleransi di tingkat kota.
“Studi ini memotret bagaimana pemerintah dan masyarakat mengelola keberagaman secara inklusif dan harmonis,” ujarnya.
Dari 98 kota yang dikaji, Makassar mencatat lonjakan drastis—dari peringkat ke-52 pada IKT 2024 menjadi posisi ke-9 nasional pada 2025. Lompatan 43 peringkat ini disebut sebagai indikator kuat adanya perbaikan nyata dalam kebijakan dan praktik toleransi.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Fathur Rahim. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil proses panjang, bukan prestasi instan.
“Ini kerja kolektif dengan kebijakan terukur dan implementasi nyata di lapangan,” katanya.
Ia juga menyoroti penghargaan Harmony Award 2025 yang diraih FKUB Makassar sebagai penguat legitimasi keberhasilan tersebut. Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, visi Makassar sebagai kota inklusif disebut semakin konkret.
Sejumlah langkah strategis telah dijalankan, mulai dari fasilitasi perayaan hari besar lintas agama, pemberian hibah bagi organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai ruang mediasi dan edukasi toleransi.
Tak hanya itu, kolaborasi dengan Kementerian Agama juga melahirkan program 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026—sebuah inisiatif membangun toleransi dari level paling dasar masyarakat.
Lebih dari sekadar capaian administratif, peningkatan ini menegaskan arah baru pembangunan Makassar: tidak hanya tumbuh sebagai kota metropolitan secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan, dan keadilan sosial.
Makassar, dalam lanskap Indonesia yang majemuk, kini semakin mengukuhkan diri sebagai “rumah bersama”—tempat keberagaman dirawat, bukan dipertentangkan.
