Ikonkata-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar kembali menegaskan perannya sebagai penyambung suara publik. Itu terlihat dalam rapat paripurna pengumuman masa persidangan kedua Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Sipakatau, Senin (20/4/2026).
Dalam Rapat Paripurna tersebut anggota dewan menyampaikan beberapa catatan yang mereka dapatkan dari masing masing Dapil. Seperti infrastruktur belum merata, layanan kesehatan masih timpang, dan kualitas pendidikan butuh dorongan serius. Aspirasi itu bukan angka di atas kertas—melainkan suara langsung dari lapangan.
Pimpinan rapat menegaskan, hasil reses tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif. Ia harus menjadi dasar kebijakan yang konkret. Artinya, DPRD dan Pemerintah Kota Makassar dituntut bergerak lebih cepat, lebih terarah.
Sorotan tajam datang pada isu pemerataan pembangunan. Sejumlah anggota dewan menilai masih ada wilayah di Makassar yang berjalan tertatih dalam pembangunan infrastruktur dasar. Ketimpangan ini dinilai berpotensi memperlebar jarak kesejahteraan antarwilayah.
Tak kalah penting, sektor layanan publik ikut menjadi tekanan utama. Warga menuntut layanan kesehatan yang lebih mudah diakses dan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga merata.
Di sisi lain, rapat paripurna ini juga membuka ruang evaluasi hubungan legislatif dan eksekutif. Sinergi keduanya disebut menjadi kunci—bukan hanya untuk merancang program, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Rapat berlangsung tertib dengan kehadiran unsur pimpinan dewan, anggota DPRD, serta perwakilan pemerintah kota. Namun, substansi yang mengemuka menunjukkan satu hal: pekerjaan rumah masih banyak.
Kini, publik menunggu—apakah hasil reses ini akan berujung pada perubahan nyata, atau kembali menjadi arsip tahunan tanpa gaung di lapangan.
