IKONKATAID, Sukabumi : Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr.Bahtiar Baharuddin mengajak Pemda Sukabumi agar intens memfungsikan kehadiran Forkopimda plus untuk menjaga keamanan dan pelayanan terhadap warga di Kabupaten Sukabumi. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dirjen Bahtiar saat menggelar dialog dan silaturahmi di kantor Pemda Sukabumi sekaitan memastikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran yang isinya sebelas poin terkait Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah. Selain itu juga memuat arahan pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di seluruh daerah.
Untuk mencapai kondusifitas dan keamanan warga di Kabuaten Sukabumi, Dirjen Bahtiar menyarankan kepada Bupati Sukabumi agar mengintensifkan peran Forkopimda plus yakni pemerintahan di tingkat kabupaten seperti Polres, Dandim, Pengadilan, Kejari, DPRD hingga pelibatan tokoh masyarakat serta tokoh agama.
“Pastikan sudah dilaksanakan. Karena forkopimda itu regulasinya sama saya sebagai Dirjen Polpum. Kita memastikan forkopimda jalan. Karena forkopimda ini khas Indonesia, tidak ada di dunia seperti ini. Yudikatif, eksekutif, legislatif, jaksa, pengadilan, TNI, duduk dalam satu musyawarah demi kepentingan daerah atau kepentingan yang lebih luas. Kita bisa komunikasikan demi masyarakat dan kepentingan orang banyak” ujar Dirjen Bahtiar, Sabtu 12 September 2025 di Sukabumi.
Mengelola daerah kata dia ada pada diri kita, di mana rakyat memberikan kepercayaan untuk mengelola daerah. Intinya “silaturahmi antar pemerintahan dan tokoh masyarakat. Intinya forkopimda plus bersama unsur unsur masyarakat” ujarnya.
Seperti diketahui Mendagri menerbitkan SE yang isinya surat imbauan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Diantaranya,Agar Kepala Daerah melaksanakan Rapat Forkopimda, Sambangi/duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh, Laksanakan Doa Kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan Pemerintah, Gencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, bansos, dll, Tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan apalagi dengan musik-musik seperti berpesta, Jangan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Kalau ada acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dll, laksakan secara sederhana, Tunda semua keberangkatan ke luar negeri, Semua Kepala Daerah dalam kondisi rawan harus di dalam daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama, gunakan bahasa yang santun saat membuat pernyataan serta mengaktifkan Siskamling.
Menurut Dirjen Bahtiar, dirinya berkunjung ke berbagai daerah selama sepekan ini untuk memastikan arahan Mendagri sekaligus silaturahmi bersama Forkopimda plus.
“Dengan situasi di Kabupaten Sukabumi saya atas nama Kemendagri sungguh sungguh berterima kasih kepada Pemda, Kapolres, Dandim dan masyarakat Sukabumi. Alhamdulillah, daerah ini aman. Terima kasih Pak bupati. Kami melihat perkembangan Sukabumi” ucap Dirjen Bahtiar.
Menurutnya arahan sebelas poin dari Mendagri terbesit merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo.
“Ada langkah langkah yang harus kita lakukan. Alhamdulillah perintah presiden melalui Kemendagri sudah dilaksanakan oleh Pemda dan forkopimda Sukabumi” ujarnya.
Hal lain lanjut Dirjen Bahtiar adalah arahan langsung dari Presiden saat rapat kabinet terbatas untuk mengaktifkan kembali Siskamling. Menurut Dirjen Bahtiar kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain, di Inggris tidak ada, Prancis tidak ada, Eropa dan Amerika pun tak ada bahkan tidak ada di dunia.
“Yang ada hanya di Indonesia yakni Siskamling. Nah ini khas kita, berbasis gotong royong, berbasis budaya dan berbasis kultural, sudah ada sama kita” jelasnya.
Menghadirkan rasa aman jelas Dirjen Bahtiar tidak selamanya berasal dari aparat apalagi jik dibandingkan dengan jumlah wilayah, luas penduduk serta tantangan antar wilayah sehingga diperlukan menghadirkan siskamling atau istilah saat ini adalah “warga jaga warga”
“Masalah keamanan di lingkungan akan terasa dengan kehadiran siskamling. Contoh yang ada di Bali pak, namanya Pecalang. Paling aman. Karena sistem keamanan lingkungan berbasis lingkungan. Ini menjadi penting” tambah Dirjen Bahtiar.
Sementara itu Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM melaporkan berbagai langkah yang pihaknya tempuh saat berlangsung aksi unjuk rasa di Jakarta dan daerah lainnya. Dia bersama Polri dan TNI serta tokoh masyarakat menggelar berbagai agenda sesuai arahan Mendagri. Seperti rapat kordinasi forkopimda, dilanjutkan deklarasi damai yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda hingga seluruh kepala desa.
“Kami menjaga kabtimas bersama aparat, istigosha bersama forkopimda dan tokoh agama, Tokoh pemuda, toko masyarakat. Juga melakukan Gerakan pangan dan pasar murah. Patroli bersama tokoh masyarakat, Polri dan TNI” kata Bupati Asep.
Selain itu pihaknya telah menerbitkan surat edaran tentang upaya menjaga kondusifitas Sukabumi , Surat edaran untuk seluruh camat desa terkait kamtibmas di Sukabumi dengan mengaktifkan siskamling”tambahnya.
Hal penting menurut Bupati Asep adalah menyampaikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menerima informasi yang tidak benar kebenarannya.
“Kami terus menjaga komunikasi yang aktif dan efektif dengan masyarakat antar pemda” tutupnya.
Dalam silaturahmi dan dialog tersebut Dirjen Bahtiar didampingi Direktur Kewaspadaan Nasional Aang Witarsa Rafik. Sementara dari Kabupaten Sukabumi hadir : Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, SE, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M. Si, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi, SH, S. IK, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Surtaman, Kasdim 0607 Sukabumi Mayor Aryoko, Kabag Ops Polres Sukabumi Kompol Dedi Suryadi, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sukabumi Fahmi Rahman, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua FKDM dan Ketua FPK Kabupaten Sukabumi. (***)
