Ikonkataid, JAKARTA– Nasib ratusan siswa di Indonesia terancam tak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 untuk masuk perguruan tinggi.
Ini dikarenakan pihak sekolahnya tidak mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Terakhir kasus yang menimpa pelajar SMA unggulan 17 Makassar di mana seluruh pelajar tak terdaftar melalui PPDS. Akibat kelalaian itu menyebabkan 120 siswa terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 untuk masuk perguruan tinggi.
Selain SMA 17 Makassar kasus serupa juga terjadi di sejumlah sekolah di Indonesia baik di Pulau Jawa maupun Kalimantan. Seperti yang terjadi di SMAN 1 Mempawah. Akibat kelalaian pihak sekolah menyebabkan ratusan siswa terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 untuk masuk perguruan tinggi. Namun pihak sekolah telah meminta maaf di hadapan ratusan pelajar dan berjanji akan mendapatkan solusi. Di mana pihak sekolah berencana mengunjungi admin pusat SNPMB Kemdikbud guna meminta perpanjangan waktu pengisian data.
Selain SMA 1 Mempawah, kejadian serupa juga terjadi juga menimpa ratusan SMKN 2 Solo. Sebelumnya pihak sekolah telah menjadwalkan untuk menginput data namun karena keterlambatan sehingga pihak sekolah tak bisa menyelesaikan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PPDS) yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Para siswa kecewa dan menggela protes di sekolahnya.
Menanggap hal tersebut Menteri Pendidikan dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui telah mendapat informasi mengenai adanya kelalaian pihak sekolah melakukan finalisasi PDSS. Dia menyebutnya bahwa kelalaian tersebut karena beberapa faktor terutama faktor cuaca.
“Faktor faktor cuaca yang berkaitan dengan sebagian alasan rusak karena cuaca, sebagian rusak karena bencana alam” ungkap Abdul Mu’ti ketika dimintai komentar oleh media di Hotel Sultan Jakarta, 4 Februari 2025.
Namun demikian kementerian Dikdasmen menyebut pihak sekolah dan pelajar tak perlu panik sebab pihaknya telah memberikan solusi dan mengatasi permasalahan tersebut. Menurutnya pihak kementerian tidak menutup mata atas kejadian tersebut dan akan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menginput.
“Kami sudah memberikan layanan kepada sekolah sekolah yang belum bisa mengunggah dan kami berikan kesempatan untuk dapat mengunggah tapi tentu saja kesempatan itu kami beritakan untuk sekolah sekolah yang mengajukan kepada kami” tandas Abdul Mu’ti.
Mengenai jumlah sekolah yang mengalami kegagalan input data, kemnetrian kata Abdul Mu’ti belum mengetahui jumlah persisnya sebab yang mengatur adalah BKSAP.
“Tapi prinsipnya kami memberikan layanan” pungkasnya.
